kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur

A. Tujuannya, untuk membantu menjalankan urusan-urusan pemerintahan agar terlaksana dengan baik. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam6. pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang dasar negara . Kementerian yang berkaitan. Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:Pertanyaan. Kementerian Koordinator yang Bertugas Melakukan Sinkronisasi Urusan Kementerian Masing-masing Kementerian yang masuk ke dalam klasifikasi poin ke 4,. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. 39. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. 1. Kementerian berkedudukan di ibu kota Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu pada pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap Presiden dalam. angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I; (3) Kementerian sebagaimana. Pasal 2 (1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan40 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 1 Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Daftar Isi 1. 2. Kementerian tersebut adalah:. Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan yang Nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas: 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [1] Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara. Nama Sekretariat di beberapa Kementerian dan Lembaga berbeda-beda walaupun mempunyai tugas dan fungsi yang hampir sama. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup b. 3 dan 5angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I; (3) Kementerian sebagaimana. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlu ditetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam uud 1945, terdiri atas: The current status of the logo is active, . Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Powered by Phoca Download. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Kementerian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, antara lain yakni sebagai berikut: 1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya dengan tegas dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain sebagai berikut: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. a. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menimbang : a. 1 dan 2; b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan nomenklatur: Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,dan sinkronisasi program pemerintah. [] Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu. Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kementerian Luar Negeri. (2) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegasMenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. D tanggal 25 Maret 1946. Tweet. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian - Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. dan sinkronisasi program pemerintah. Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 10. Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu. Permendagri 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, memiliki 6 (enam) unit Eselon II yang terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal;. 39. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan. Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. KOMPAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I; (3) Kementerian sebagaimana. 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain kementerian yang menangani urusan. 2. 3 dan 5 d. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. nah sambil nunggu Pak Jokowi rilis kabinet, mari kita kilas balik kabinet yang dijalankan Pak SBY kmrn Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, Kementerian ini juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan menjadi pelaksana tugas kepresidenan, jika. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : a. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut. Perlu diketahui bahwa setiap kementerian dan menteri membawahi urusan yang berbeda-beda dan diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 2008, yaitu: 1. angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I; (3) Kementerian sebagaimana. 3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,koordinasi dan. Pasal 2 Nomenklatur sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas: a. 5 dan 7 e. Khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan, menurut Perpres ini, selain memiliki unsur sebagaimana di atas, juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. kementerian kementerian kelompok i menurut peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, kementerian kelompok i adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Inilah yang kami siapkan dalam tulisan ini. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan…. Kelompok Kementerian I terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. (1) Kementerian Perindustrian (2) Kementerian Agama (3) Kementerian Pariwisata (4) Kementerian Pemuda dan Olahraga (5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Kementerian. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 4. a. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara disebut…. kementerian Kehutanan 7. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. com - Dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia, presiden dibantu oleh organisasi kementerian negara. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain kementerian. Urusan Pemerintahan Pasal 4 (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lasijah Soetanto. a. kementerian Pertahanan Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 5 dan 7 e. 3 dan 5 d. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesiadan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam. (2) Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah. Kementerian Luar Negeri 6. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kementerian tersebut adalah:. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan nomenklatur: Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan e. com - Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan Kepala Negara, pembentukan kementerian menjadi sangat penting. kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas. Kementerian yang Mengatasi Urusan Pemerintahan Negara; 3. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III. Kementerian Hukum dan HAM b. . Kementerian. Taman Makam Pahlawan No. Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan. pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri dari: Inspektorat Jenderal Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NegaraKementerian sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 7, dan angka 8, menurut Perpres ini, adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini. b. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yakni: (1) Kementerian Perencanaan. a. a. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran. urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dam. Kementerian Pertahanan e. 1) Kementerian. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkarl Dalanl @ Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paragraf 1 Umum Pass1 23. kementerian kementerian kelompok i menurut peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, kementerian kelompok i adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. 2. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur yang disebutkan dalam uud 1945 adalah kementrian. 4. urusan pemerintahan dalam rangka. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalamKecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : a. Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas : a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 1) Kementerian. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor. 2 dan 3 c. 2) Kementerian Keuangan. Pasal 11 : Cukup jelas. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Perindustrian d. Sebagian besar kementerian ini dapat diubah nomenklaturnya apabila akan diadakan perombakan kabinet ataupun pengangkatan menteri baru. ADVERTISEMENT. Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta berada dibawah presiden. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator. Kementerian yang Mengatasi Urusan dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, Serta Sinkronisasi Program Pemerintah; 4. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. a. Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya disebut dengan tegas dalam UUD 1954, dapat diubah Presiden. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Organisasi Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. C. 3 dan 5 d. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalamSelanjutnya adalah Kementerian Kelompok I, antara lain, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Yang Menangani Urusan Pemerintahan Yang Nomenklatur Kementeriannya Secara Tegas Disebutkarl Dalanl @ Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paragraf 1 Umum Pass1 23. Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur 2. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Yang tidak termasuk dalam kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah? beserta jawaban. Kementerian Hukum dan HAM b. Di Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. 2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. 15 Januari 2014 Dilihat: 37488. Kementerian Nomenklatur. Jawaban yang benar adalah A. 2 dan 3 c. 4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomenklatur Perangkat Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian yaitu Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota, apabila urusan pemerintahan bidang perindustrian ditangani oleh Dinas yang berdiri sendiri, BidangUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 1)Kementerian. . Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengatur sebuah negara dengan berbagai kepentingan dan tujuan merupakan hal yang kompleks. .